Home / Berita

Minggu, 3 September 2017 - 08:26 WIB

Pemerintah Atur Wisata Air Panasbumi

Objek Wisata Kawah Kamojang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan langsung panasbumi (PABUMNews)

PABUMNews – Air panasbumi merupakan hasil dari suatu sistem panasbumi dan pemanfaatannya untuk tujuan wisata sudah berkembang lama di Indonesia.

Pemanfaatan air panasbumi termasuk di dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi, sebagai Pemanfaatan Langsung. UU ini disahkan 17 September 2014.

Pemanfaatan langsung adalah kegiatan pemanfaatan panasbumi untuk keperluan nonlistrik, yang digunakan untuk wisata, agrobisnis, industri; dan  kegiatan lain.

Izin pemanfaatannya dalam bentuk Izin Pemanfaatan Langsung (IPL), yang diberikan. Setiap orang yang melakukan pengusahaan panasbumi untuk pemanfaatan langsung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.

Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Panasbumi untuk Pemanfaatan Langsung.

Rencananya, PP selesai tahun ini karena sudah masuk kedalam Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 240 K/06/MEM/2017.

Baca Juga  Tahun 2020 Tambahan Kapasitas PLTP Nol, Pertama Kali Terjadi Sejak 2014

Pada Desember 2016, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah mulai tahun depan memprioritaskan penyelesaian aturan tersebut.
Tim internal sedang menyusun konsep awal dari aturan tersebut. Dalam pembuatan aturan, pemerintah juga akan melibatkan para pemangku kepentingan.

Pembahasan dengan para pemangku kepentingan sudah dimulai Januari 2017.

“Seperti yang selama ini selalu dilakukan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan, kami pasti melibatkan stakeholders,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah untuk pemanfaatan langsung panasbumi. Tanpa aturan pelaksana akan menimbulkan ketidakpastian dan kerugian daerah dalam pemanfaatan langsung panasbumi,khususnya wisata air panasbumi.

Baca Juga  Kawasan Wisata Air Putih Lebong, Bukti Dampak Positif Panas Bumi terhadap Masyarakat

Ketua Umum ADDPI Hasanuddin mengatakan, jika pemerintah tidak segera mengeluarkan PP maka proses perizinan usaha yang memanfaatkan panas bumi, seperti wisata air panas, akan terganggu. Sebab, pelaku usaha yang belum berizin wajib menyesuaikan menjadi izin pemanfaatan langsung paling lambat 2017.

“Kewajiban itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014. Sedangkan untuk mengajukan perizinan memerlukan pedoman, prosedur dan tata cara, yang pengaturannya ada dalam Peraturan Pemerintah. Namun, sampai saat ini aturan tersebut belum ada”. Kata Hasanuddin

Menurutnya, berdasarkan Pasal 80 disebutkan, bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pengusahaan panasbumi untuk pemanfaatan langsung yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dianggap telah memiliki izin dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang- Undang ini wajib disesuaikan menjadi Izin Pemanfaatan Langsung. (ES)

Berita ini 6 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Panasbumi Dieng-Patuha: Tak Putus Dirundung Sengketa (Bagian 4-Selesai)

Berita

Bulan Depan PLN Ajukan Lagi Proposal Pengelolaan WKP Penugasan

Berita

Lubang-lubang Bergelembung Bau Belerang Muncul di Banuaji Tapanuli Utara

Berita

Nicke Widyawati dan Komitmen Pertamina Kembangkan Panasbumi

Berita

Tekan Dampak Lingkungan, Ini Upaya GDE Eksplorasi WKP Arjuno Welirang dan Umbul Telomoyo
Inagurasi Sorik Marapi Geothermal

Berita

Inagurasi Sorik Marapi Geothermal Unit-2

Berita

Mengenal Potensi Panasbumi Kotamobagu

Berita

Pastikan Tak Berdampak Pencemaran, Komisi VII DPR RI Kunjungi Proyek PLTP Tulehu