Home / Berita

Senin, 13 November 2017 - 13:22 WIB

Pemerintah Diimbau Ciptakan Iklim Usaha Kondusif untuk EBT

PABUMNews-Pemerintah diminta konsisten membuat peraturan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor yang berniat mengembangkan EBT.

“Kalau memang dari awal pemerintah ingin bekerjasama dengan investor dan membuat mereka nyaman, seharusnya konsisten dengan tawaran awal, khususnya soal tarif,” ujar pengamat dari ITS Surabaya, Yatim Lailun Nikmah seperti dirilis Koran Jakarta, Senin (13/11/2017).

Yatim mengatakan, kebijakan pemerintah kurang jelas dan berubah-ubah, hari ini A besok B. Kondisi ini menyulitkan kalkulasi investor.

Ditambahkannya, Kementerian ESDM membatasi kesepakatan tarif pembelian listrik atau off take agreement EBT dari Independent Power Producer (IPP), dengan menurunkan tarif sangat drastis mencapai 85 persen dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP). Contohnya, tarif untuk Jawa dan Sumatera yang semula 15 sen dollar AS/KWh diturunkan menjadi sekitar 6,7 sen dollar AS/KWh.

Baca Juga  Prijandaru Effendi Kembali Jabat Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API)

“Ini nggak mungkin dilaksanakan dalam EBT. Baru mulai dibangun, tarif sudah berubah. Pemerintah membandingkan dengan tarif di negara Timur Tengah yang sekitar 2,53 sen dollar AS tanpa memahami kondisi yang berbeda,” papar Yatim.

Menurut Yatim, secara geografis Indonesia terletak di khatulistiwa yang menerima lebih banyak sinar matahari, namun faktanya perkembangan kapasitas terpasang EBT tenaga surya masih sangat terbelakang. Misalnya, dibandingkan dengan berbagai negara yang tingkat iradiasinya di bawah Indonesia.

Perbedaan kondisi itu, antara lain tingkat iradiasi di Timur Tengah 2,5 kali di Indonesia, lahan untuk solar park diberikan cuma-cuma, ada jaminan negara sehingga risiko sangat kecil, difasilitasi kredit dengan bunga hampir nol persen, dan ada fasilitas tax holiday.

Di sisi lain, ungkap Yatim, di Indonesia ditanggung sepenuhnya oleh investor atau tidak ada insentif dari negara. Lahan disediakan sendiri, bunga kredit jauh lebih tinggi, tingkat iradiasi hanya sepertiga Timur Tengah, tidak ada fasilitas pajak, aturan kerap berubah-ubah di daerah maupun pusat.

Baca Juga  PLN Gagal Garap Kepahiang, 4 Tahun Rakyat Menanti

Selain itu, imbuh dia, tidak ada jaminan negara, hanya perjanjian jual-beli oleh PLN yang kondisi keuangannya sudah lampu kuning, berpotensi default.

Yatim mengingatkan harga solar cell terus turun sehingga biaya produksi juga turun. Namun, pembangunan EBT tidak bisa menunggu lama sehingga RI makin tertinggal.

Tahun 2030, biaya produksi solar cell di bawah produksi batu bara, sementara kontrak IPP PLTU 25–30 tahun. “Bagaimana PLN bersaing dengan energi matahari dan panas bumi jika mayoritas kapasitas yang ada dari batu bara dan gas.,” katanya. (Es)

Berita ini 8 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Berikut Biodata Pejabat Kementerian ESDM yang Jabat Komisaris BUMN Panas Bumi

Berita

Listrik PLTP Muaralaboh Unit 1 Sudah Terangi Ribuan Rumah

Berita

Sejarah Awal Pengusahaan Panasbumi di Indonesia

Berita

BNPB: Pengeboran Panasbumi Tak Sebabkan Gempa Bumi

Berita

Kabupetan Solok Selatan Aktif Kembangan EBT

Berita

Jadi Menteri ESDM 10 Bulan, Jonan Realisasikan Panasbumi 300 MW

Berita

Star Energy Geothermal Kembangkan Potensi Ekonomi Masyarakat di Jawa Barat

Berita

Kementerian ESDM Bantu Pengembang EBT Carikan Pinjaman Berbunga Murah