Home / Berita

Sabtu, 19 Agustus 2017 - 10:17 WIB

Pemerintah Diminta Selesaikan Sengketa PLTP Dieng-Patuha

PABUMNews-Hingga sekarang proyek pengembangan panasbumi Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat, masih saja tertunda akibat sengketa kontraktual antara PT. Geo Dipa Energy (GDE) dengan PT. Bumi Gas Energy (BGE). Padahal kedua proyek itu merupakan bagian dari percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II dan bagian dari Program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW.

Panasbumi Dieng diperkirakan memiliki potensi energi panasbumi sebesar 400 MW. Saat ini, PT. GDE telah berhasil mengoperasikan proyek Dieng Unit 1 dengan kapasitas 60 MW yang terhubung ke jaringan Jawa-Madura-Bali. Rencananya, untuk mengejar target percepatan pembangkit listrik, akan dilakukan pula pengembangan kapasitas proyek Dieng 2 dan 3, masing-masing berkapasitas 55 MW.

Sementara potensi panasbumi Patuha yang terletak di sekitar Gunung Patuha diperkirakan memiliki total potensi energi 400 MW. Saat ini proyek Patuha telah berhasil menyelesaikan pembangunan 1 unit PLTP dengan kapasitas 60 MW. GDE telah memformulasikan rencana pengembangan PLTP Patuha Unit 2 dan Unit 3 masing-masing dengan kapasitas 55 MW yang merupakan pengembangan Proyek Patuha Unit 1.

Baca Juga  Yunus Saefulhak: Panasbumi, Warisan Anak Cucu yang Tak Pernah Habis

Namun, rencana pengembangan PLTP Dieng dan Patuha tersebut kini tertunda akibat sengketa dengan Bumi Gas. Polemik itu jelas mengganggu pengembangan energi panasbumi yang menjadi salah satu sumber energi utama kelistrikan di Indonesia.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto,  Indonesia baru memanfaatkan panasbumi sebanyak 5 persen dari potensi yang ada.

“Panasbumi saat ini baru dimanfaatkan 5 persen, bayangkan saja 95 persen belum kita manfaatkan,” kata Agus.

Atas persoalan ini, Koordinator LSM Barisan Rakyat Anti Kriminalisasi dan Kejahatan (BRAKK) Hans Suta Widhya meminta pemerintah segera mengatasi konflik yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) panasbumi, PT Geo Dipa Energi (Persero). Menurutnya, bila dibiarkan, berpotensi merugikan negara.

Baca Juga  Ketum ADPPI Sebut Lima Alasan RUU EBT Perlu Cantumkan Pasal Panasbumi Diatur UU Tersendiri

“Pemerintah harus mengusut tuntas polemik dan aktor intelektual di balik kriminalisasi terhadap Geo Dipa,” kata Hans Suta Widhya.

Kuasa Hukum GDE, Heru Mardijarto mengatakan, sengketa yang terjadi antara keduanya merupakan permasalahan perdata yang timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumi Gas Energi dan GDE berdasarkan Perjanjian KTR.001.

“Sengketa ini telah menghambat berjalannya proyek pemerintah dalam rangka pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha yang merupakan bagian dari program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II dan bagian dari Program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW. Dieng dan Patuha juga merupakan asset negara dan obyek vital nasional,” pungkas Heru.(ES)

Berita ini 43 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Hari Ini Kegiatan “The 7th IndoEBTKE ConEx 2018” Dimulai

Berita

Pengantar Redaksi

Berita

Yunus, “Putusan MK Soal Izin Panasbumi, Sesuai Undang-undang”

Berita

Pemerintah Tawari PLN Pengembangan Panasbumi 160 MW di Enam WKP
Menteri ESDM Resmikan Wellpad

Berita

Menteri ESDM Resmikan Wellpad Slim Hole Cisolok

Berita

‘Energy Tak Terbatas’ Ambisi AS Menggali Sumber Panas Bumi Hingga ke Kerak Bumi
10 Pembangkit geothermal terbesar di dunia

Berita

10 Pembangkit Panas Bumi Terbesar Di Dunia

Berita

Bank Dunia Alokasikan Dana US$ 600 Juta untuk Panasbumi Indonesia