Home / Berita

Sabtu, 19 Agustus 2017 - 10:17 WIB

Pemerintah Diminta Selesaikan Sengketa PLTP Dieng-Patuha

PABUMNews-Hingga sekarang proyek pengembangan panasbumi Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat, masih saja tertunda akibat sengketa kontraktual antara PT. Geo Dipa Energy (GDE) dengan PT. Bumi Gas Energy (BGE). Padahal kedua proyek itu merupakan bagian dari percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II dan bagian dari Program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW.

Panasbumi Dieng diperkirakan memiliki potensi energi panasbumi sebesar 400 MW. Saat ini, PT. GDE telah berhasil mengoperasikan proyek Dieng Unit 1 dengan kapasitas 60 MW yang terhubung ke jaringan Jawa-Madura-Bali. Rencananya, untuk mengejar target percepatan pembangkit listrik, akan dilakukan pula pengembangan kapasitas proyek Dieng 2 dan 3, masing-masing berkapasitas 55 MW.

Sementara potensi panasbumi Patuha yang terletak di sekitar Gunung Patuha diperkirakan memiliki total potensi energi 400 MW. Saat ini proyek Patuha telah berhasil menyelesaikan pembangunan 1 unit PLTP dengan kapasitas 60 MW. GDE telah memformulasikan rencana pengembangan PLTP Patuha Unit 2 dan Unit 3 masing-masing dengan kapasitas 55 MW yang merupakan pengembangan Proyek Patuha Unit 1.

Baca Juga  Posisi Indonesia dalam Pertumbuhan Kapasitas Panasbumi Global

Namun, rencana pengembangan PLTP Dieng dan Patuha tersebut kini tertunda akibat sengketa dengan Bumi Gas. Polemik itu jelas mengganggu pengembangan energi panasbumi yang menjadi salah satu sumber energi utama kelistrikan di Indonesia.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto,  Indonesia baru memanfaatkan panasbumi sebanyak 5 persen dari potensi yang ada.

“Panasbumi saat ini baru dimanfaatkan 5 persen, bayangkan saja 95 persen belum kita manfaatkan,” kata Agus.

Atas persoalan ini, Koordinator LSM Barisan Rakyat Anti Kriminalisasi dan Kejahatan (BRAKK) Hans Suta Widhya meminta pemerintah segera mengatasi konflik yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) panasbumi, PT Geo Dipa Energi (Persero). Menurutnya, bila dibiarkan, berpotensi merugikan negara.

Baca Juga  Webinar HAGI: Geofisika Untuk Eksplorasi Panas Bumi

“Pemerintah harus mengusut tuntas polemik dan aktor intelektual di balik kriminalisasi terhadap Geo Dipa,” kata Hans Suta Widhya.

Kuasa Hukum GDE, Heru Mardijarto mengatakan, sengketa yang terjadi antara keduanya merupakan permasalahan perdata yang timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumi Gas Energi dan GDE berdasarkan Perjanjian KTR.001.

“Sengketa ini telah menghambat berjalannya proyek pemerintah dalam rangka pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha yang merupakan bagian dari program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II dan bagian dari Program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW. Dieng dan Patuha juga merupakan asset negara dan obyek vital nasional,” pungkas Heru.(ES)

Berita ini 21 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

November Ini, PLTP Rantau Dedap Tandatangani PPA dengan PLN

Berita

PGE Karaha Sosialiasikan Energi Panasbumi kepada Siswa SD di Lima Desa

Berita

Halmahera Jadi Percontohan Kluster Ekonomi Berbasis Energi Panasbumi
Hasanuddin.FB

Berita

ADPPI, “Menteri ESDM Harus Gunakan Kewenangannya agar Sengketa Geo Dipa dengan Bumi Gas Selesai”

Berita

Ingin Mandi Belerang, Datanglah ke Way Belerang di Lampung Selatan

Berita

ENGIE Berharap Harga Tarif Listrik PLTP Rantau Dedap Menguntungkan

Berita

Kerjasama Pengembangan Panasbumi Indonesia-Belanda Diperpanjang Hingga 2021

Berita

Agus Hermanto Jajagi Kerjasama Panasbumi dengan Italia