Home / Berita

Rabu, 22 November 2023 - 12:01 WIB

Pemerintah Lanjutkan Eksplorasi Panasbumi Waesano Meski Bank Dunia Hentikan Pendanaan

Pemkab Manggarai Barat meggelar pertemuan dengan masyarakat terkait rencana eksplorasi panasbumi Waesano

Pemkab Manggarai Barat meggelar pertemuan dengan masyarakat terkait rencana eksplorasi panasbumi Waesano

PABUMNews – Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi panasbumi di Wae Sano, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Hal tersebut diungkapkan Asisten I Bupati Manggarai Barat, Hilarius Madin, saat pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan masyarakat Desa Wae Sano.

Pemkab Manggarai Barat pun telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat Waesano terkait kelanjutan pmanfaatan panasbumi tersebut pada Kamis (09/11/2023).

Keputusan pemerintah melanjutkan eksplorasi panasbumi Waesano diambil setelah World Bank (Bank Dunia) menghentikan pendanaan.

Selanjutnya kegiatan eksplorasi panas bumi akan dilanjutkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pelaksana PT Geo Dipa Energi (Persero).

Hilarius menjelaskan bahwa sejak beberapa tahun eksplorasi panasbumi Wae Sano telah disosialisasikan. Namun demikian, karena adanya perbedaan sikap terhadap proyek tersebut, membuat Bank Dunia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendanaan proyek tersebut.

Baca Juga  Bupati Solok, "Proyek Panasbumi Gunung Talang akan Berdampak Positif"

Berdasarkan hal tersebut, seluruh dokumen kerja yang sebelumnya telah disepakati bersama antara masyarakat, Bank Dunia, dan Pemerintah, secara otomatis tidak berlaku lagi.

“Pemerintah memutusan melanjutkan proyek ini, dengan sumber pembiayaan dari APBN serta merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” ujar Hilarius.

Lebih lanjut, Hilarius menjelaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim bersama para ahli untuk melakukan kajian untuk menentukan keberlanjutan proyek tersebut.

Empat belas hari setelah rekomendasi hasil kajian disampaikan, maka pemerintah melalui Gubernur atau Bupati akan menerbitkan keputusan.

“Gubernur yang menerbitkan apabila luas area yang dimanfaatkan untuk eksplorasi lebih dari lima hektar. Sementara jika kurang dari lima hektar, maka Bupati yang menerbitkan keputusannya,” katanya.

Baca Juga  Dua Tahun Negosiasi, Harga Jual Listrik Panasbumi Candradimuka Belum Ada Titik Temu

Hilarius juga mengatakan bahwa masyarakat harus mengikuti seluruh prosedur dan regulasi yang ada, termasuk apabila adanya perbedaan sikap dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Apabila terjadi penolakan, hal tersebut harus disampaikan secara rasional agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti oleh tim yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pertemuan antara Pemkab Manggrai Barat dengan masyarakat dihadiri juga oleh perwakilan dari Bank Dunia, Forkompinda Kabupaten Manggarai Barat, Pastor Paroki Nunang, perwakilan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tu’a Golo Lempe, Tu’a Golo Nunang, serta Tu’a Golo Taal.***

Berita ini 54 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Dirjen EBTKE Rida Mulyana Optimis Target Kapasitas Panasbumi Tercapai

Berita

Menanti Aliran Listrik dari Panasbumi Rantau Dedap

Berita

Empat PLTP Segera COD, Kapasitas Terpasang Panasbumi 2017 Bisa Tercapai
Sarulla Geothermal Power

Berita

Indonesia Gantikan Amerika Serikat sebagai Pelopor Panasbumi

Berita

Taman Hutan di Kawasan Panasbumi Patuha

Berita

Silika di Area PLTP Dieng Ternyata Bisa Jadi Cairan Anti Karat

Berita

Lima WKP Panasbumi Siap Dilelang dengan Skema “Sliding Scale”

Berita

Kamojang, Wisata Panas Bumi dengan Suguhan Beragam Kawah