Home / Berita

Senin, 14 Desember 2020 - 13:25 WIB

Pemerintah Luncurkan Sejumlah Insentif untuk EBT, Berikut Insentif untuk Pemanfaatan Panas Bumi

Petugas mengontrol salah satu sumur panas bumi di komplek Geo Dipa Area Patuha, Bandung, Jawa Barat. (Foto: Dok. Geo Dipa Energy)

PABUMNews – Di tengah potensinya yang sangat besar, pemanfataan energi baru terbarukan (EBT) masih sangat kecil. Dari total potensi EBT sebesar 417,8 GW, hanya 10,4 GW (2,5%) saja yang baru dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.

Oleh karena itu pemerintah terus melakukan upaya percepatan peningkatan pemanfaatan EBT dengan menggulirkan berbagai kebijakan, di antaranya memberikan sejumlah insentif dalam kegiatan pengusahaan pemanfataan EBT.

Sumber: Kementerian ESDM

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sekarang ini semakin gencar mendorong pengembangan energi baru terbarukan.

Baca Juga  Pemandian Air Panas Pantai Akesahu, Onsen Alami Khas Tidore

“Kita punya target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 yang harus dikejar. Salah satu langkah untuk mengejar target tersebut pemerintah menggulirkan berbagai insentif demi menarik investasi di sektor ini,” ujar Febrio yang disampaikan dalam acara Indonesia EBTKE ConEx 2020, di penghujung November 2020 lalu.

Menurutnya, ke depan seiring dengan permintaan energi yang akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, maka energi berbasis fosil secara bertahap akan diganti dengan EBT.

“Oleh karena itu, pembangunan energi baru terbarukan (EBT) diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pasokan energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” paparnya.

Febrio menjelaskan, ada beberapa hal yang diperlukan untuk mendorong naiknya pemanfataan EBT, di antaranya kebijakan tarif, regulasi, kepastian hukum, dan insentif dalam berinvestasi.

Baca Juga  Para Pakar Panasbumi akan Berkumpul di Maluku, Bahas Gempa Bumi

Terkit insentif, Febrio mengatakan, untuk mendorong percepatan pemanfataan EBT, pemerintah menurunkan sejumlah insentif pajak, yakni tax holiday, tax allowance, pajak lahan dan bangunan, hingga carbon credit.

Khusus untuk panas bumi, lanjutnya, selain insentif pajak juga ada tambahan dengan insentif pengeboran sumur eksplorasi panas bumi yang dilakukan oleh pemerintah (government drilling).

“Kebijakan government drilling bertujuan untuk mengurangi risiko pengembang dan mengurangi biaya pengembangan panas bumi bagi pengembang. Eksplorasi merupakan tahapan paling berisiko pada proyek panas bumi. Dengan turunnya pemerintah dalam eksplorasi, diharapkan biaya proyek panas bumi hilang pada tahap eksplorasi,” jelasnya. (es)

Berita ini 132 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Kewenangan Ijin Panas Bumi di Tangan Pusat Tak Mengurangi Manfaat untuk Daerah

Berita

Tahun 2018, Kapasitas Panasbumi Tanah Air Segera Bertambah 215 MW

Berita

Soal Panasbumi, Indonesia Perlu Belajar ke Islandia

Berita

Bupati Banjarnegara Jadi Pembicara di IIGCE 2023, Ini Penjelasannya tentang Dampak Pemanfaatan Panas Bumi
Kebijakan Transisi Energi Nasional

Berita

Kebijakan Transisi Energi Nasional: Apakah Bisa Tercapai?

Berita

Rincian Tarif Listrik Energi Panas Bumi Menurut Perpres No 112 Tahun 2022

Berita

Komisi VII DPR RI Dukung Pengembangan Energi Panasbumi

Berita

Mengenal Sapan Maluluang, Sumber Air Panasbumi Terbesar di Solok Selatan