Home / Berita

Sabtu, 2 Mei 2020 - 20:00 WIB

PLN akan Renegosiasi Kontrak dengan IPP, Ketua API: Siap-siap Kena Denda TOP

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi. (*)

PABUMNews – Rencana PT PLN (Persero) untuk melakukan renegosiasi kontrak dengan pihak IPP (Independent Power Producer) atau pengembang listrik swasta guna menghindari kerugian akibat pandemi corona, mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Seperti diketahui, rencana renegosiasi dengan IPP akan dilakukan PLN karena ada penurunan konsumsi listrik di sejumlah wilayah yang berimbas pada berlebihnya pasokan listrik.

Tapi benarkah? Bagaimana dengan konsumsi listrik dari pembangkit panas bumi?

Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi menyatakan, hingga saat ini penyerapan listrik dari PLTP belum terpengaruh oleh  pandemi Covid-19. Artinya, tak ada penurunan konsumsi listrik dari panas bumi secara signifikan.

Baca Juga  Pemanfaatan Panasbumi Hululais Bengkulu Capai Tahap Pengadaan Lahan

Namun Prijandaru mengakui, jika pandemi ini berlangsung lebih lama lagi, potensi pada berkurangnya penyerapan listrik dari PLTP akan ada.

Terkait rencana PLN untuk melakukan renegosiasi kontrak, Prijandaru menyatakan, PLTP memiliki kontrak jangka panjang yang sudah disepakati bersama dengan PLN dengan menggunakan sistem Take or Pay (TO). Dengan sistem ini,  PLN diwajibkan menyerap listrik dari PLTP dengan kapasitas yang tertera dalam PPA. Jika PLN membeli di bawah kapasitas tersebut, maka akan terkena denda TOP.

“PLN membayar sesuai dengan level take or pay yang sudah disepakati. Artinya, terms and condition sudah disepakati di awal,” kata Prijandaru.

Baca Juga  Tekan Dampak Lingkungan, Ini Upaya GDE Eksplorasi WKP Arjuno Welirang dan Umbul Telomoyo

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan, sebaiknya renegosiasi dilakukan PLN dengan IPP yang berbasis fosil. Pasalnya, secara kapasitas pembangkit berbasis fosil  jumlahnya jauh lebih besar dibanding IPP berbasis EBT.

“Saya berharap PLN jangan sampai melakukan renegosiasi kontrak dengan pembangkit listrik tenaga bersih,” jelas Fabby, Kamis (30/4/2020)

Fabby menambahkan, jika PLN membeli di bawah kapasitas sesuai PPA, maka potensi penalti terbesar akan datang dari IPP berbasis fosil terkait adanya kontrak sistem TOP.

Selain itu, tegas Fabby, jika PLN melakukan renegosiasi dengan IPP energi bersih, dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian target bauran energi yang telah ditetapkan.

“PLN berkewajiban mencapai target bauran 23%  di 2025,” katanya. (es)

Berita ini 226 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Optimalkan Penggunaan Energi Geothermal Pulau Flores Ditetapkan sebagai Pulau Panasbumi

Berita

Indonesia Kini Negara Terbesar Kedua dalam Panasbumi

Berita

Libatkan World Bank, ITB Gelar Workshop Panasbumi Internasional

Berita

Perusahaan Panasbumi Berangkatkan Ibu-ibu Pengrajin Ikuti Pelatihan Keterampilan

Berita

Kotamobagu, Daerah dengan Limpahan Air Panas Alami dari Panasbumi

Berita

Memperbincangkan Target 7000 MW dari Sektor Panasbumi Tahun 2025

Berita

PGE Area Kamojang Raih Anugerah PROPER Emas 10 Kali Berturut-turut

Berita

Menteri ESDM: Skema Cost Recovery untuk Panasbumi Masih Digodog