Home / Berita / Data / Opini

Senin, 2 Agustus 2021 - 08:08 WIB

Potensi Panas Bumi Gunung Endut Belum Tersentuh

Potensi Panas Bumi Gunung Endut Banten (Doc. Gung Kasep)

Potensi Panas Bumi Gunung Endut Banten (Doc. Gung Kasep)

Jika melihat semua kemungkinan skema pengembangan Gunung Endut, skema KPBU merupakan skema yang paling menarik dan patut menjadi pertimbangan, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, agar dapat mengelola langsung potensi sumber daya alam di wilayahnya.

PABUMNews – Potensi panas bumi Gunung Endut saat ini masih belum tersentuh dan dimanfaatkan. Gunung Endut memiliki potensi panas bumi sebesar 180 MW, meliputi kelas Sumber Daya Spekulatif 100 MW dan kelas Cadangan Terduga 80 MW.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik yang di keluarkan PLN, rencana pembangkitan listrik di Gunung Endut sebesar 40 MW.

Potensi ini secara administratif berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lokasi prospek berada kurang lebih 40 Km dari Rangkasbitung, Lebak. Puncak tertinggi Gunung Endut adalah 1.287 mdpl.

Penelitian awal potensi ini dilakukan pada tahun 2006 oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP). PSDMPB adalah lembaga badan penelitian di bawah Badan Geologi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hasil penyelidikan telah diterbitkan secara terbatas melalui kolokium Badan Geologi. Publikasi ilmiah potensi Gunung Endut adalah Penyelidikan Terpadu Daerah Panas Bumi Gunung Endut (2006), Penyelidikan Geologi, Geokimia, dan Geofisika Gunung Endut (2006), Survei Tahanan Jenis DC di Daerah Gunung Endut (2006), Penyelidikan Magnetotelurik Daerah Panas Bumi Gunung Endut (2008) dan Evauasi Potensi Panas Bumi Gunung Endut (2009).

Potensi ini ditetapkan menjadi Wilayah Kerja pada tahun 2011 melalui Surat Keputusan Kementerian ESDM No. 1154 K/30/MEM/2011 tanggal 21 April 2011 dengan luas 25.870 Ha.

Gunung Endut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 statusnya adalah hutan lindung dan merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHK).

Luas wilayah kerja panas bumi Gunung Endut yang masuk dalam kawasan hutan lindung adalah seluas 9.579 Ha. Untuk pengembangan panas bumi berdasarkan aturan perundang-undangan, kawasan hutan lindung boleh dimanfaatkan melalui skema pinjam pakai kawasan hutan (SIPKH) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca Juga  Pemerintah Diminta Selesaikan Sengketa PLTP Dieng-Patuha

Status Gunung Endut

Status wilayah kerja panas bumi Gunung Endut saat ini masih di pegang oleh Kementerian ESDM. Pada tahun 2018 lapangan ini menjadi bagian dari 5 wilayah kerja yang di tawarkan Kementerian kepada PLN. Namun PLN menolak untuk mengelola lapangan ini.

Dalam laporan terakhir Kementerian pada tahun 2020, status Gunung Endut saat ini merupakan bagian dari rencana pengeboran pemerintah di 20 wilayah kerja panas bumi melalui program goverment drilling 2020 – 2024. Tujuan dari program ini adalah untuk melakukan evaluasi prospek panas bumi serta menurunkan risiko dalam pengembangan-nya.

Kawasan Industri Hijau Lebak

Pembuatan jalan Tol Serang – Patimban membuka peluang ekonomi baru bagi Kabupaten Lebak. Dengan mendorong dan menyiapkan rencana pembentukan kawasan industri baru dengan konsep kawasan industri hijau.

Konsep ini di pilih oleh pemerintahan Kabupaten Lebak untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan tersebut. Area yang sudah disiapkan oleh Lebak untuk pembangunan kawasan ini seluas 10.000 Ha, 3.000 Ha diantaranya berada di Kecamatan Cileles yang merupakan satu dari dua akses pintu keluar Tol di Kabupaten Lebak.

Rencana kawasan industri hijau Lebak sudah barang tentu harus didukung oleh sumber energi yang juga berasal dari energi yang bersih. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong percepatan pemanfaatan energi panas bumi dari Gunung Endut.

Selain Gunung Endut, Lebak memiliki dua titik potensi yang saat ini belum di eksplorasi yaitu potensi Malingping dengan potensi sumber daya hipotetis 13 MW dan potensi Pamancalan dengan potensi sumber daya hipotetis 52 MW. Sehingga total potensi panas bumi Lebak adalah 245 MW.

Skema Pengembangan Gunung Endut

Skema pengembangan Gunung Endut untuk pembangkitan listrik dapat dilakukan dengan skema Independent Power Producer (IPP) maupun Public Privat Partnership (PPP)/Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca Juga  Pemanfaatan Panasbumi untuk PLTP Bukan Kegiatan Pertambangan

Beberapa skema pengembangan yang mungkin dilakukan di Gunung Endut:

  • Melalui Proses Pelelangan, proses ini dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan menawarkan potensi ini secara terbuka kepada perusahaan panas bumi baik BUMN, swasta dalam negeri maupun swasta asing melalui skema IPP.
  • Melalui Proses Penunjukan Langsung, penunjukan langsung dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan menunjuk langsung atau melalui usulan dari BUMN, BLU, atau BUMD. Skema pengusahaan bisa dilakukan secara IPP maupun KPBU.

Jika melihat semua kemungkinan skema pengembangan Gunung Endut, skema KPBU merupakan skema yang paling menarik dan patut menjadi pertimbangan, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, agar dapat mengelola langsung potensi sumber daya alam di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Lebak melalui BUMD-nya dapat mengajukan penunjukan langsung pengelolaan panas bumi di Gunung Endut kepada Kementerian ESDM. Kemudian dengan menggunakan skema PPP/KPBU, BUMD Lebak dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan internasional yang bergerak di bidang panas bumi.

Keuntungan skema ini adalah keberadaan pemerintah daerah Kabupaten Lebak sebagai pemilik wilayah administratif Gunung Endut, akan mempermudah proses pengurusan perizinan, keamanan dan kepastian usaha yang merupakan salah satu bagian risiko yang ada dalam pengembangan panas bumi di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai pemilik wilayah kerja dapat menjadi penjamin kepastian investasi panas bumi, sehingga investor akan merasa terlindungi dalam berinvestasi di Gunung Endut.

Keuntungan yang didapatkan Lebak jika terlibat langsung dalam pengembangan panas bumi, selain Dana Bagi Hasil, Lebak mendapatkan hasil langsung dari penjualan listrik.

Skema ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah penghasil panas bumi di Indonesia, namun hal tersebut merupakan hal yang sangat mungkin dilakukan. Skema ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah penghasil panas bumi di Indonesia agar dapat mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. (hn)

 

Berita ini 294 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Wapres Jusuf Kalla: Energi Panasbumi Relatif Mahal, Namun Biaya Lingkungannya Nol
Pemandian Air Panas Terbaik Dunia

Berita

Pemandian Air Panas Terbaik Dunia (Seri 1)
Webinar HAGI

Berita

Webinar HAGI: Geofisika Untuk Eksplorasi Panas Bumi

Berita

November Ini, PLTP Rantau Dedap Tandatangani PPA dengan PLN

Berita

Kementerian ESDM Minta PGE Segera Kirimkan Program Kerja Pengelolaan WKP Kotamobagu

Berita

Pemerintah Lelang WPSPE Panasbumi Bonjol Pasaman

Berita

Wisata Air Panasbumi Tunggu Peraturan Pemanfaatan Langsung

Berita

Hutang Mencapai Rp 290 Triliun, PLN Lakukan Efisiensi