Home / Berita

Selasa, 20 September 2022 - 09:50 WIB

Presiden Jokowi Teken Perpres Nomor 112 tahun 2022 Untuk Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

PABUMNews Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022.

Perpres tersebut mengatur perihal rencana pengakhiran pengakhiran masa operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), hingga ketentuan harga jual pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Secara garis besar mandat yang tertuang dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022 ini tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik itu mengatur soal penetapan tarif yang diharapkan mendukung ekosistem pembangkit listrik EBT di Tanah Air.

Malalui Perpres ini, Presiden Jokowi mengamanatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk melakukan negosiasi intensif dengan produsen EBT dengan harga pembelian listrik patokan tertinggi.

Selain menimbang biaya fasilitas jaringan, harga patokan itu juga memasukkan perhitungan lokasi pembangkit.

Sejatinya, inti dari Perpres ini tertuang pada BAB II, terkait dengan Harga Pembelian Tenaga Listrik.

Pasal 5 yang menyebutkan:

(1). Harga pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 terdiri atas:

a. harga patokan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; atau

b. harga kesepakatan,dengan atau tanpa memperhitungkan faktor lokasi (F).

(2) Besaran angka faktor lokasi (F) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan harga yang digunakan dalam PJBL dan berlaku sejak COD.

(4) Harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a akan dievaluasi setiap tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku dengan mempertimbangkan rata-rata harga kontrak PT PLN (Persero) terbaru.

(5) Evaluasi harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

(6) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mengakibatkan perubahan harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ketentuan mengenai perubahan harga pembelian Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun bunyi Pasal 6 disebutkan:

(1). Harga pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

  1. negosiasi dengan batas atas berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana tercantum dalam L,ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
  2. tanpa eskalasi selama jangka waktu PJBL; dan c. berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri.

(2). Harga pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a untuk pembelian Tenaga Listrik dari PLTP, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. negosiasi dengan batas atas berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
  2. berlaku sebagai harga dasar;
  3. berlaku ketentuan eskalasi selama jangka waktu PJBL atau PJBU; dan
  4. berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri.

(3). Harga pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui negosiasi dan wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri.

Harga pembelian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 merupakan harga pada titik pertemuan antar peralatan listrik pada instalasi pembangkit Tenaga Listrik dengan peralatan listrik instalasi penyaluran Tenaga Listrik (busbar pembangkit) dan tidak termasuk harga fasilitas jaringan Tenaga Listrik.

Selanjutnya pasal Pasal 27, menjelaskan:

(1). Dalam pembelian Tenaga Listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengembangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d berupa:

Baca Juga  Di Curug Sirawe, Air Panasbumi Dieng Berbaur dengan Air Sejuk Pegunungan

a. penugasan penambahan data dan informasi panas bumi;
b. penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
c. penanggungan risiko {derisking); dan
d. fasilitas pembiayaan.

(2). Pemberian dukungan dalam pelaksanaan eksplorasi berupa penugasan penambahan data dan informasi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada badan layanan umum atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

Berikut Daftar Harga Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan:

PLTA yang memanfaatkan tenaga dari Aliran/terjunan air

– Kapasitas 1 MW, harga patokan tertingginya 11,23 cent/kWh x f di tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 7,03 cent/kWh

– Kapasitas 1 MW – 3 MW, harga patokan tertingginya 10,92 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 6,82 cent/kWH

– Kapasitas 3 MW – 5 MW, harga patokan tertingginya 9,65 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 6,03 cent/kWH

– Kapasitas 5 MW – 20 MW, harga patokan tertingginya 9,09 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 5,68 cent/kWH

– Kapasitas 20 MW – 50 MW, harga patokan tertingginya 8,86 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 5,54 cent/kWH

– Kapasitas 50 MW – 100 MW, harga patokan tertitngginya 7,81 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 4,88 cent/kWH

– Kapasitas 100 MW harga patokan tertingginya 6,74 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 4,21 cent/kWH

PLTS Fotovoltaik (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya)

– Kapasitas 1 MW, harga patokan tertingginya 11,47 cent/kWh x f di tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 6,88 cent/kWh

– Kapasitas 1 MW – 3 MW, harga patokan tertingginya 9,94 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 5,97 cent/kWH

– Kapasitas 3 MW – 5 MW, harga patokan tertingginya 8,77 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 5,26 cent/kWH

– Kapasitas 5 MW – 10 MW, harga patokan tertingginya 8,26 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 4,96 cent/kWH

– Kapasitas 10 MW – 20 MW, harga patokan tertingginya 7,94 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 4,76 cent/kWH

– Kapasitas 20 MW, harga patokan tertitngginya 6,95 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 4,17 cent/kWH

PLTB (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya)

– Kapasitas 1 MW, harga patokan tertingginya 11,22 cent/kWh x F di tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 6,73 cent/kWh

– Kapasitas 5 MW – 20 MW, harga patokan tertingginya 10,26 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 6,15 cent/kWH

– Kapasitas 20 MW, harga patokan tertingginya 9,54 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 5,73 cent/kWH

PLTBm

– Kapasitas 1 MW, harga patokan tertingginya 11,55 cent/kWh x F di tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 9,24 cent/kWh

– Kapasitas 1 MW – 3 MW, harga patokan tertingginya 10,73 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 8,59 cent/kWH

– Kapasitas 3 MW – 5 MW, harga patokan tertingginya 10,20 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 8,16 cent/kWH

– Kapasitas 5 MW – 10 MW, harga patokan tertingginya 9,86 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 7,89 cent/kWH

Baca Juga  Mengoptimalkan Energi Panasbumi di Flores Harus Disertai Pengembangan Bisnis

– Kapasitas 10 MW, harga patokan tertingginya 9,29 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 7,43 cent/kWH

PLTBg

– Kapasitas 1 MW, harga patokan tertingginya 10,18 cent/kWh x F di tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 6,11 cent/kWh

– Kapasitas 1 MW – 3 MW, harga patokan tertingginya 9,81 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 5,89 cent/kWH

– Kapasitas 3 MW – 5 MW, harga patokan tertingginya 8,99 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 5,39 cent/kWH

– Kapasitas 5 MW – 10 MW, harga patokan tertingginya 8,51 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 5,10 cent/kWH

– Kapasitas 10 MW, harga patokan tertingginya 7,44 cent/kWh x F untuk tahun 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun 11 – 30 tahun mencapai 4,46 cent/kWH

PLTP (Yang seluruhnya dibangun badan usaha dan yang seluruhnya atau sebagian dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah):

– Kapasitas 10 MW, harga patokan tertingginya 9,76 cent/kWh x F (lokasi), pada tahun pertama sampai ke 10. Sementara harga tahun ke 11 – 30 mencapai 8,30 cent/kWh.

– Kapasitas 10 – 50 MW, harganya 9,41 cent/kWh x F di tahun 1 sampai 10 tahun, sementara tahun ke 11 – 30 tahun harganya menjadi 8,00 cent/kWh.

– Kapasitas 50 MW – 100 MW, harganya 8,64 cent/kWh x F untuk 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun ke 11 – 30 hanya 7,35 cent/kWh.

– Kapasitas 100 MW ke atas, harganya 7,65 cent/kWh x F untuk 1 sampai 10 tahun.Sementara tahun ke 11 – 30 hanya 6,50 cent/kWh.

Tenaga Uap Panas Bumi Setara Listrik:

– Kapasitas – 10 MW, harga patokan tertingginya 6,60 cent/kWh x F (lokasi), pada tahun pertama sampai ke 10. Sementara harga tahun ke 11 – 30 mencapai 5,60 cent/kWh

– Kapasitas 10 – 50 MW, harganya 6,25 cent/kWh x F di tahun 1 sampai 10 tahun, sementara tahun ke 11 – 30 tahun harganya menjadi 5,31 cent/kWh

– Kapasitas 50 MW – 100 MW, harganya 5,48 cent/kWh x F untuk 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun ke 11 – 30 hanya 5,31 cent/kWh.

– Kapasitas 100 MW ke atas, harganya 4,48 cent/kWh x F untuk 1 sampai 10 tahun. Sementara tahun ke 11 – 30 hanya 3,81 cent/kWh.

Besaran angka faktor Lokasi (F) dan kapasitasnya:

– Jawa, Madura Bali: 1,00. Pulau Kecil: 1,10
– Sumatera: 1,10
– Kep Riau: 1,20
– Mentawai: 1,20
– Bangka Belitung: 1,10. Pulau kecil: 1,15
– Kalimantan: 1,10. Pulau Kecil: 1,15
– Sulawesi: 1,10. Pulau Kecil: 1,15
– Nusa Tenggara: 1,20. Pulau Kecil: 1,25
– Maluku Utara: 1,25. Pulau Kecil: 1,30
– Maluku: 1,25. Pulau Kecil: 1,30
– Papua Barat: 1,50
– Papua: 1,50

Bahwa untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca, perlu pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 30 Tahun 2007, PP Nomor 14 Tahun 2012, PP Nomor 79 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2016.

Peraturan Presiden ini menyebutkan mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022.

Salinan Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2022 dapat diunduh pada tautan berikut: salinan Perpres 112 Tahun 2022.***

Berita ini 128 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Climeworks, Sukses Produksi Listrik dari CO2 dengan Panabumi

Berita

Plh Dirut GDE Bantah Tudingan Kelola Panasbumi Dieng-Patuha Tanpa Izin

Berita

“Gowes Bareng Geologi ITB” Sosialisasikan Energi Bersih Panasbumi

Berita

PNBP Panasbumi Lampaui Target

Berita

Sengketa GDE dengan BGE, Ketum ADPPI: Kewenangan Manajemen GDE Terbatas

Berita

Rekind Berkomitmen Terus Dukung Pengembangan Panasbumi

Berita

Panasbumi Indonesia di Mata Pengusaha Prancis

Berita

Tahun 2020 Ini Kapasitas Panasbumi Indonesia Ditargetkan Bertambah 140 MW