Home / Berita

Kamis, 9 November 2017 - 10:29 WIB

Prijandaru: Harga Jual Lisrik Panasbumi, di Bawah Ongkos Pengembangan Pembangkit

Prijandaru Effendi

PABUMNews -Sejumlah pengusaha menilai pemerintah tak menciptakan iklim investasi kondusif bagi pengembangan energi bersih. Priyandaru Efendi dari Asosiasi Panasbumi Indonesia (API), mengungkapkan, pemerintah mengatur harga jual listrik panasbumi di bawah ongkos pengembangan pembangkit. Saat ini, harga jual listrik energi dipatok berdasarkan biaya pembangkitan listrik per daerah.

“Ada gap antara tarif dan keekonomian proyek sehingga proyek panasbumi nantinya menjadi tidak ekonomi,” kata Priyandaru.

Pernyataan Prijandaru terkait dengan rendahnya harga jual listrik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No 50/2017 tentang Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Tenaga Listrik. Dalam aturan itu harga listrik ditetapkan 85 persen dari biaya pokok produksi PLN setempat.

Rendahnya nilai jual listrik EBT dikhawatirkan target kapasitas energi terbarukan sebesar 25 persen pada 2025, seperti yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, tak akan tercapai.

Baca Juga  Perusahaan Panasbumi PT SEML Bagikan Bantuan Alat Kerja untuk Korban Banjir Solok Selatan

Untuk mengatasi rendahnya harga jual listrik, maka pengembang harus mencari pendanaan yang berbunga rendah pula. Sayangnya, di Indonesia sumber pendanaan semacam itu sulit didapat.

Wakil Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Sujana di berbagai media menyatakan, produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) Indonesia kesulitan untuk mencari pendanaan dalam membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM No 50/2017 tentang Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Tenaga Listrik, maka pengusaha harus mencari pendanaan yang berbunga rendah untuk mengimbangi rendahnya harga jual listrik.

Baca Juga  Pertamina Kejar Kapasitas Energi Bersih Panasbumi 1.112 MW Hingga Tahun 2026

“Pengembang harus mendapatkan pinjaman dengan bunga di bawah 11 persen untuk mengatasi rendahnya harga jual listrik kepada PLN. Namun, bank tidak mampu menetapkan bunga di bawah 11 persen.

Menurutnya, upaya pemerintah yang mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membantu pendanaan juga sulit untuk diimplementasikan. Pasalnya, bunga SMI pun justru lebih tinggi dari yang ditawarkan perbankan nasional yang besarannya sekitar 11–12 persen.

“Kita masih membutuhkan bunga rendah untuk mengatasi harga jual listrik yang rendah,” katanya.

Upaya pemerintah yang mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membantu pendanaan juga sulit untuk diimplementasikan. Pasalnya, bunga SMI pun justru lebih tinggi dari yang ditawarkan perbankan nasional yang besarannya sekitar 11–12 persen. (Es)

Berita ini 14 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Menteri BUMN Balas Surat Menkeu

Berita

Pergantian Operator PLTP Darajat-Salak (Bagian 1)

Berita

Ikut Atasi Covid-19, Perusahaan Panas Bumi PT SEML Salurkan Bantuan Alat Kesehatan

Berita

Pergantian Operator PLTP Darajat-Salak (Bagian 5 – Selesai)

Berita

Berinovasi Tinggi dalam Proyek Geothermal, PT Rekind Peroleh Penghargaan Tingkat Asean

Berita

Selain Panasbumi, Patuha Juga Anugerahi Pesona Indah Kawah Putih

Berita

Antisipasi Covid-19, Layanan Tatap Muka ESDM Dialihkan ke Sistem Online

Berita

Target Kapasitas Terpasang Tercapai PNPB Baru Setengahnya