Bèrikut Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaran Panasbumi

Bèrikut Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaran Panasbumi

Kawah Kereta di Kamojang, Garut, Jawa Barat. (Foto: Pabumnews)

PABUMNews – Upaya pemanfaatan panasbumi telah diatur dalam Undang-undang No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. UU ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Dalam UU No 21, peran serta masyarakat dalam bidang panasbumi diakomodir dalam Bab VIII Pasal 165. Di sana disebutkan, dalam pelaksanaan penyelenggaraan panasbumi, masyarakat mempunyai peran untuk menjaga dan melindungi wilayah kegiatan pengusahaan panasbumi dan menyampaikan laporan jika ada bahaya atau pencemaran terkait pengusahaan panasbumi.

Kemudian UU tersebut mengatur pula hak masyarakat dalam pemanfaatan panasbumi, yaitu berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan panasbumi melalui Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Masyarakat juga berhak memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panasbumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan pengusahaan panasbumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No 21 pun menjamin hak masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan pengusahaan panasbumi yang menyalahi ketentuan.

Inilah lengkapnya Bab VII Pasal 165 tentang peran serta masyarakat dalam pengusahaan dan pemanfaatan panasbumi yang tercantum dalam UU No 21 Tahun 2014.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal65

(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi, masyarakat mempunyai peran serta untuk:

a. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi; dan

b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya,pencemaran, dan/ a tau perusakan lingkungan di wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

(2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk:

a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Panas Bumi melalui Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya;

b. memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/ a tau pengembangan masyarakat sekitar;

c. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

d. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan pengusahaan Panas Bumi yang menyalahi ketentuan. (Has)