Mengenal Jenis Penerimaan SDA Panasbumi yang Dibagihasil antara Pusat dan Daerah

Mengenal Jenis Penerimaan SDA Panasbumi yang Dibagihasil antara Pusat dan Daerah

Instalasi pembangkit listrik tenaga panasbumi Kamojang, Jawa Barat. (Foto: Dok. ADPPI)

PABUMNews – Panasbumi merupakan sumber energi panas yang terkandung dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam sistem panas bumi (UU No. 21 Tahun 2014 tentang panas bumi).

Dasar Hukum:

  1. UU Nomor 20 Tahun 1997 : Penerimaan Negara Bukan Pajak
  2. PP Nomor 54 Tahun 2002, Pasal 13 : Pemberian kewenangan penerbitan perizinan pusat dan daerah;
  3. PP No. 59 Tahun 2007 Jo. PP No. 70 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
  4. PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM
  5. UU Nomor 21 Tahun 2014 : Panas Bumi
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi
  7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Panasbumi untuk Pembangkitan energi/Listrik
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan
    Sumber daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1998.

Jenis penerimaan SDA Panasbumi yang dibagihasilkan terdiri dari:

  1. Iuran tetap: Iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai kesempatan atas eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah.
  2. Iuran produksi: Iuran yang diberikan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panasbumi.
  3. Setoran dari pengusaha panas bumi setelah dikurangi kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum UU No 27 Tahun 2003 tentang Panasbumi ditetapkan.

Berdasarkan jenis penerimaan di atas maka dapat kita ketahui bahwa Wilayah Kerja Produksi (WKP) panasbumi terdiri dari WKP yang kontrak pengusahaannya sudah ditandatangani sebelum UU No. 27 Tahun 2003 (existing) dan yang kontrak pengusahaannya setelah UU No. 27 Tahun 2003 (pemegang Ijin Panas Bumi/IPB).

WKP yang belum berproduksi baik yang eksisting maupun yang pemegang IPB wajib membayar iuran tetap sesuai dengan tarif yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2014. Sedangkan WKP eksisting wajib membayarkan Setoran Bagian Pemerintah sebesar 34% dari NOI Perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya produksi yang relevan. Untuk WKP IPB yang sudah berhasil berproduksi wajib membayar Iuran Produksi sesuai tarif yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2014. (es)

Sumber: Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan