Home / Berita / Nasional

Jumat, 20 Agustus 2021 - 14:29 WIB

Rilis ADPPI Terkait Holding Panas Bumi dan IPO

Pernyataan ADPPI
Tentang
Holding Geothermal Indonesia dan rencana Initial Public Offering (IPO)

Berkaitan dengan pelaksanaan Holding Geothermal Indonesia dan rencana Initial Public Offering (IPO), Asosiasi Daerah Penghasil Bumi Indonesia (ADPPI) berpendapat;

Pertama, mendukung kebijakan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dalam mengintegrasikan berbagai badan usaha yang dimiliki Negara di bidang pengusahaan panas bumi sebagai wujud efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi untuk pembangkit listrik yang bersumber dari energi bersih dan berkelanjutan;

Kedua, sebaiknya kementerian BUMN fokus terlebih dahulu pada pembentukan Holding Geothermal Indonesia dan memisahkan rencana IPO atau menempatkan IPO sebagai bagian dari langkah perusahaan Holding yang terbentuk, bukan bagian dari pembentukan holding;

Ketiga, pembentukan holding sendiri perlu akselerasi yang komprehensif karena menyangkut pengintegrasian sumber daya berbagai badan usaha milik negara yang perlu dilakukan secara cermat dan prinsip kehati-hatian, khususnya menyangkut asset dan berbagai kontrak Kerjasama diberbagai lapang panas bumi sehingga negara tidak dirugikan dan/atau menghindari masalah hukum dikemudian hari;

Baca Juga  GEOCAP, Lembaga Kerjasama Panasbumi Indonesia- Belanda Tutup Kegiatan dengan Simposium

Keempat, melengkapi tujuan kedaulatan dan kemandirian energi, kementerian BUMN dapat mempertimbangkan keikutsertaan daerah penghasil panas bumi, baik pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten/kota menjadi bagian dari kepemilikan saham di Holding Geothermal Indonesia, karena keterlibatan daerah penghasil ini sebagai wujud dari keadilan dan hak mendapatkan manfaat dari pengusahaan panas bumi secara nyata;

Kelima, perlu juga dipertimbangkan dan menjadi bagian saran-pendapat hal-hal yang telah  disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja  PLN Grup (SP PLN) berkenaan dengan pembentukan Holding dan penundaan dan/atau penolakan IPO;

Baca Juga  Kadin Sebut Regulasi Berubah-ubah Perburuk Investasi EBT di Indonesia

Keenam, mempedomani Undang-Undang Panas bumi Nomor 21 Tahun 2014, maka yang perlu dicatat Holding ini hanyalah salah satu bagian dari badan usaha dalam pengusahaan panas bumi, selain itu badan usaha milik daerah dan swasta/Independen Power Producer (IPP) juga dapat terlibat dalam pengusahaan panas bumi untuk pembangkit listrik, oleh sebab itu pembentukan holding ini diharapkan tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat atau persepsi negatif investasi sebagai akibat hulu-hilir pengusahaan dikuasai oleh badan usaha tertentu;

Jakarta, 20 Agustus 2021
Ttd
HASANUDDIN
Ketua Umum

 

Kantor ADPPI
Gedung Perkantoran Komunitas Utan Kayu Lantai 3 Gedung B, Ruang B-302
Jalan Utan Kayu 68H, Jakarta Timur 13120, Indonesia
Email: infopanasbumi@gmail.com WhatsApp 08119007866

Dokumen Rilis: Pernyataan ADPPI tentang HDI dan IPO 20.08.2021

Berita ini 25 kali dibaca

Share :

Baca Juga

taman pintar

Berita

Wahana Panasbumi, Zona Baru di Taman Pintar Yogyakarta

Berita

PGE Karaha Realisasikan Biaya “Community Development” Rp 830 Juta

Berita

Menteri ESDM: Sudah Saatnya Indonesia Beralih ke Energi Lokal Ramah Lingkungan

Berita

Permen ESDM No. 37 Tahun 2017 Berikan Kepastian “Business Process” Panasbumi

Berita

Luhut Minta Sebagian Porsi Penugasan di PLN Dialihkan ke Swasta

Berita

Bonus Produksi Panasbumi, Garut Terima Rp 275 Miliar, Bandung Terbesar

Berita

Surplus Energi Listrik, Lampung Targetkan Seluruh Desa Terang Tahun 2018

Berita

Bali Bersiap Jadi Pulau Bersih Ramah Lingkungan