Home / Berita

Senin, 22 Oktober 2018 - 11:35 WIB

Sengketa Geo Dipa- Bumi Gas, Agar Negara Tak Kehilangan Triliunan, ADPPI Sarankan Menteri ESDM Turun Tangan

Ketua ADPPI Hasanuddin

PABUMNews- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pihak Bumi Gas Energi membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 922/2017, berpotensi merugikan negara. Dengan putusan itu, negara berpotensi kehilangan uang dan aset triliunan

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam siaran persnya Minggu (21/10/2018). Menurutnya, pembatalan putusan BANI No.922/2017, mengakibatkan negara berpotensi kehilangan uang Rp 5 triliun sebagai ganti rugi yang dituntut pihak Bumi Gas, kemudian kehilangan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun yang harus diserahkan pula kepada Bumigas.

Kendati demikian Marwan menilai, Bumi Gas tak memiliki hak meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena perusahaan itu terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

“Selain itu, PLTP ini (Patuha Unit1) sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI,” kata Marwan.

Marwan menyatakan, putusan itu cenderung memihak kepada yang gagal memenuhi kewajiban kontrak dan menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, serta berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.

Sementara itu, Ketua ADPPI (Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia), Hasanuddin, menyatakan, penyelesaian sengketa antara Geo Dipa dengan Bumi Gas penting artinya agar program 35.000 MW yang telah ditetapkan Presidien Jokowi, berjalan.

Sekarang ini akibat berlarut-larutnya sengketa PGE dengan Bumi Gas, proyek panasbumi Dieng Patuha yang masuk program 35.000 MW itu jadi mangkrak.

Seperti juga pernyataannya tempo lalu, Hasanuddin dalam suaran persnya Senin (22/10/2018) menyatakan, sudah saatnya Menteri ESDM turun tangan menggunakan kewenangannya untuk memfasilitasi persengketaan Geo Dipa Energi (GDE) dengan Bumi Gas Energi.

“Sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pengusahaan panasbumi, Menteri ESDM memiliki kewenangan memfasilitasi penyelesaian persengketaan antara GDE dengan Bumi Gas Energi yang kini berlarut-larut,” katanya.

Baca Juga  Potensi EBT Sebesar 441,7 GW akan Jadi Energi Utama

Dia memaparkan, kewenangan Menteri ESDM sebagai otoritas penyelenggaraan pengusahaan panasbumi diatur dalam UU No 21/2014 tentang Panasbumi dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7/2017 tentang Panasbumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Kewenangan ini memerhatikan pasal 5, 6, 36, 37, 65, 78 dan 84 UU No 21/2014 dan Pasal 2, 3, 79, 103, 113 dan 115 PP No 7/2017, katanya.

Dijelaskannya, dalam pengusahaan panasbumi, kepastian potensi adalah salah satu persoalan bagi para pengembang, yang kini bisa diatasi secara profesional lewat perkembangan teknologi dan pengalaman para ahli. Namun ada risiko lain dalam pengusahaan panasbumi yang tidak dapat diatasi secara teknis, yaitu ketidakpastian sosial dan regulasi. “Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam penyelenggaraan pengusahaan panasbumi, ujarnya.

Inilah catatan Hasanuddin mengenai kronologis munculnya persengketaan antara Geo Dipa Energi dengan Bumi Gas Energi.

Geo Dipa Energi mendapatkan Kuasa Pengusahaan secara khusus (setelah penyelesaian permasalahan antara Pemerintah RI, Pertamina, PLN, Himpurna California Energi/HCE dan Patuha Power Limited/PPL). Pemberian Kuasa Pengusahaan kepada Geo Dipa Energi tidak mengacu kepada Keppres No. 22 Tahun 1981 sebagaimana diubah dengan Keppres No. 45 Tahun 1991, di mana Kuasa Pengusahaan hanya diberikan kepada Pertamina, atau Pertamina selaku pemegang Kuasa Pengusahaan dapat melakukan melakukan kerjasama dengan pihak lain melalui skema Joint Operation Contract (JOC) dan/atau Izin Pengusahaan. Namun, ujarnya, izin ini hanya diberikan kepada badan usaha lainnya untuk pengusahaan panasbumi skala kecil.

Pemerintah, lanjut Hasanuddin, melalui Menteri Keuangan mengambil PLTP Dieng-Patuha dari HCE dan PPL melalui Surat Nomor 436/MK 02 12-001 pada tanggal 4 September 2001, dan menunjuk PT. PLN sebagai Pengelola Proyek PLTP Dieng-Patuha. Sebagai tindak lanjut dari penunjukkan tersebut, PLN dan Pertamina kemudian menandatangani perjanjian kerjasama pendirian perusahaan PT. Geo Dipa Energi dan Joint Development Agreement (JDA) PLTP Dieng-Patuha.

Baca Juga  PGE Incar Panasbumi Gunung Guntur Garut

Yang harus digaris bawahi pula, ujar Hasanuddin, manajemen PT. Geo Dipa Energi pada 5 Maret 2003 telah menunjuk PT. Bumi Gas Energi sebagai pemenang tender, sementara baru sekitar tahun 2005 pemerintah melakukan penyelesaian pendirian PT. Geo Dipa Energi dan proses penyerahan WKP. Di sisi lain, keputusan pemegang saham yang memberi persetujuan kepada PT. Geo Dipa Energi pun baru terbit pada 17 Mei 2004. Kemudian 1 Februari 2005 dibuat dan ditandatangani perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement Nomor KTR.001/ GDE/11/2005.

“Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan hingga hari ini,” ujar Hasanuddin.

Keputusan Geo Dipa yang telah melakukan kontrak dengan Bumi Gas sebelum semua hal yang terkait dengan pendirian perusahaan selesai, kata Hasanuddin, memiliki dampak terhadap Bumi Gas sendiri. Ia kehilangan salah satu perusahaan penyokong dana karena Geo Dipa tak bisa menunjukkan WKP dan IUP. Perusahaan penyokong dana terhadap Bumi Gas, menganggap proyek Dieng Patuha tak terjamin karena tak memiliki WKP dan IUP.

“Dari sinilah masalah kemudian menjadi panjang,” ujar Hasan.

Oleh karena itu, tegas Hasanuddin, agar persengketaan Geo Dipa dengan Bumi Gas segera rampung, maka Menteri ESDM harus turun tangan untuk menggunakan kewenangannya memfasilitasi dan memutuskan persengkataan kedua perusahaan tersebut sebagaimana kewenangan yang diberikan UU No. 21/2014. (es)

Berita ini 10 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Tiga Hal yang Perlu Dipikirkan Jika Terjun di Pengusahaan Energi Panasbumi

Berita

Proyek PLTP Baturraden Untuk Memenuhi Kebutuhan 220.000 Rumah Tangga

Berita

PLTP Karaha Beroperasi Februari, 33 Ribu Rumah Tangga akan Terlistriki
gedung setkab

Berita

Permasalahan Pengembangan EBT di Indonesia

Berita

Dukung Upaya Pemerintah Tangani Covid-19, Geo Dipa Kembali Salurkan Bantuan

Berita

Pengembangan EBT Terkendala Dana Murah

Berita

Porsi EBT dalam Bauran Energi Pembangkit Listrik Melebihi Target

Berita

Perusahaan Panas Bumi Star Energy Darajat Gulirkan Program Desa Caang Sejak 2016, Ini Hasilnya