Home / Berita

Rabu, 18 Oktober 2017 - 17:22 WIB

Skema Harga Energi Panasbumi Perlu Ditetapkan Tersendiri

Instalasi panasbumi (PABUMNews)

PABUMNews-Pemerintah belum menetapkan harga energi panasbumi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Panasbumi untuk Pemanfaatan Tidak Lngsung.

Wakil Ketua DPR Kordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto mengatakan, perlu ada kejelasan regulasi terkait skema harga energi panasbumi di Indonesia.

“Kita ketahui bahwa UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi sudah ada, namun ada satu turunannya, yaitu Peraturan Menteri tentang fix-priced itu belum ada. Ini yang akan kita dorong, supaya Kementerian ESDM dapat memberikan fix-priced bagi seluruh investor, agar mereka dapat melakukan perencanaan yang pasti terhadap pengembangan panasbumi di Indonesia,” papar Agus dalam keterangan pers, Selasa (17/10/2017).

Baca Juga  Potensi Panas Bumi Cisolok, Geyser-nya Indonesia

Menurut dia, skema harga jual panasbumi yang lebih jelas dinilai bakal mendorong semakin banyak investor dari luar yang menanamkan modalnya untuk pengembangan energi terbarukan nasional.

“Kita harus betul-betul merespons ini agar pengembangan panasbumi kita bisa maju pesat. Kita juga menginginkan pada tahun 2023, kita sudah bisa menyerap 7.500 MW. Ini merupakan target yang harus kita capai,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) Hasanuddin mendukung pernyataan Agus Hermanto. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu sebab ketidakpastian dalam pengusahaan panasbumi.

Baca Juga  Panasbumi Sibayak Dongkrak Perkembangan Wisata Berastagi

“Perlu segera diterbitkan Pedomandan Petunjuk Penentuan Harga Energi berdasarkan Skema Keekonomian sebagaimana diamanatkan undang-undang dan peraturan pemerintah,” jelas Hasanuddin.

Menurutnya, pedoman dan penentuan harga energi panasbumi tidak bisa disatukan dengan penentuan harga energi yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lainnya, karena di panasbumi ada proses eksplorasi dan eksploitasi potensi yang memiliki biaya dan resiko kegagalan yang tinggi. (ES)

Berita ini 38 kali dibaca

Share :

Baca Juga

lapang panasbumi muaro laboh

Berita

PT. Supreme Energi mulai Tahapan Pengembangan PLTP Muara Laboh 80 MW

Berita

Mahasiswa UGM Juara Geothermal Development Plan Competition

Berita

Eksplorasi Panasbumi di Madiun-Ponorogo  Masih Tunggu Izin Menhut

Berita

Daftar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Jawa Barat

Berita

Face Shield, APD Wajib di Lingkungan Ditjen EBTKE untuk Cegah Covid-19

Berita

Daerah Penghasil Dapatkan Bonus Produksi Panasbumi

Berita

PLTP Mandailing Natal Tahap I, Beroperasi Maret 2018 Ini

Berita

Empat Perusahaan Panas Bumi Raih Anugerah PROPER Emas KLHK