Home / Berita

Sabtu, 14 Desember 2019 - 15:54 WIB

Skema Penetapan Harga Listrik Panasbumi Segera Berubah, BPP akan Digantikan Feed in Tariff

PABUMNews – Skema penetapan harga pembelian listrik dari pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) akan segera berubah dari semula berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) setempat atau lokal menjadi berdasarkan nilai investasi atau keekonomian proyek (feed-in tariff).

Perubahan ini dilakukan untuk menarik lebih banyak investor sehingga pemanfaatan panasbumi di Indonesia lebih berkembang. Skema BPP diperkirakan menjadi salah satu penyebab lambatnya pengembangan panasbumi di Indonesia. Pasalnya, dengan menggunakan skema itu, investor menilai harga jual listrik panasbumi ke PLN kurang menarik kalau tak boleh disebut tidak menguntungkan.

Direktur Panasbumi, Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari mengungkapkan, skema BPP ditetapkan dengan Permen Nomor 50/2017.

Baca Juga  Inilah Garis Besar Permen ESDM 4/2020 Pengganti Permen ESDM 50/2017

“Saat ini pemerintah sedang merancang aturan baru mengenai penetapan tarif listrik EBT dengan menggunakan feed-in traiff, termasuk panasbumi. Aturan tersebut kemudian akan ditetapkan dengan Perpres,” kata Ida, Kamis (12/12/2019).

Ida mengakui, dengan skema BPP lelang sejumlah WKP sepi pendaftar. Di antaranya, WKP Gunung Wilis, Gunung Galunggung, dan WKP Lainea.

“Tak ada yang mendaftar, mungkin investor menunggu terbitnya aturan baru,” kata Ida.

Perpres tentang harga EBT ini diharapkan terbit pada awal 2020.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah baru-baru ini melelang tiga WKP yakni WKP Lainea di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan potensi cadangan sebesar 66 MW dan kapasitas yang akan dikembangkan direncanakan 2√ó10 MW. Kemudian, WKP Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dengan potensi cadangan 50 MW dan rencana pengembangan 2 x 10 MW. Ketiga, WKP Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan potensi cadangan 130 MW dan rencana pengembangan 55 MW.

Baca Juga  Tiga Hal yang Perlu Dipikirkan Jika Terjun di Pengusahaan Energi Panasbumi

Lelang dimulai dari 22 Oktober hingga 12 November 2019. Karena tak ada yang mendaftar, Kementerian ESDM memperpanjang lelang hingga 9 Desember. Namun hingga masa perpanjangan berakhir pun, tak ada investor yang mendaftar. (es)

Berita ini 52 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Indonesia Butuh Lembaga Seperti GNS Milik Pemerintah Selandia Baru

Berita

Potensi Panasbumi Kalimantan Barat Tersebar di Lima Titik

Berita

Di Mata Habibie, Panasbumi Harus Menjadi Pilihan

Berita

Objek Wisata Guci, Anugerah Panasbumi  dengan Sederet Keindahan

Berita

Inggris akan Bangun Pembangkit Panasbumi di Pulau Sumba

Berita

Perusahaan Panas Bumi Star Energy Wayang Windu, Dukung Tapak Tiara Restorasi Leuweung Citere

Berita

Archandra Dorong Perbankan Investasi dalam Pengembangan EBT

Berita

Pemkab Bandung Inginkan Kepemilikan Saham di Perusahaan Panasbumi