Home / Berita

Rabu, 22 November 2017 - 07:17 WIB

Sosialisasi Pembangunan PLTP Bukan Kewajiban Pengembang Tetapi Pemerintah

Proyek pembangunan PLTP

PABUMNews-Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di beberapa tempat menuai protes dari masyarakat, hal ini menjadi fokus perhatian dari Asosiasi Daerah Panas Bumi (ADPPI) sebagaimana disampaikan ke redaksi panabuminews.com di Jakarta, Selasa, 21/11/2017.

Menurut Hasanuddin, Ketua Umum ADPPI, sosiasilisasi pembangunan proyek pembangkit listrik (PLTP) bukanlah kewajiban pengembang (IPP/BUMN-BLU), tetapi merupakan kewajiban pemerintah.

“Pemerintahlah yang wajib melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di daerah di mana proyek PLTP itu berada,” katanya.

Pemrakarsa pemanfaatan potensi panasbumi untuk kepentingan PLTP adalah pihak pemerintah melalui mekanisme penawaran Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) dan penugasan kepada BUMN-BLU. Konsekuensinya, sosialisasi kepada pemangku kepentingan di daerah haruslah dilakukan pemerintah. Hal ini ditegaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi.

Baca Juga  PT PLN Gas & Geothermal, Harapan Baru Pemanfaatan Panasbumi Indonesia

“Kewajiban sosilisasi kepada para pemangku kepentingan bukan merupakan kewajiban dari pemegang WKP atau izin panasbumi (IPB),” kata Hasanuddin.

Dalam setiap tahapan pengembangan, lanjutnya, termasuk penjelasan mengenai rencana teknis survei pendahuluan dan eksplorasi, serta kelengkapan perizinan operasionalnya, pengembang hanya berkewajiban melaporkan kepada pihak pemerintah dalam hal ini kepada Direktorat Panasbumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM sebagai pembina dan pengawas pengembangan projek.

Baca Juga  Tahun 2021, Panas Bumi Cisolok-Sukarame Dieksplorasi dengan Skema Government Drilling

Namun, pada prakteknya, pengembang yang diutamakan dalam melakukan sosialisasi. Hal ini, memicu mis-komunikasi di lapanga karena seolah-olah pengembang menjadi pemrakarsa dan inisiator pengembangan bukan pihak pemerintah.

Hasanuddin berharap pihak pemerintah pusat segera mengambil alih sosialisasi pembangunan PLTP, sehingga pengembangan panasbumi tidak menimbulkan persoalan di daerah.

“Sosliasiasi ini harus mengikutsertakan pemerintah daerah dan perguruan tinggi setempat, karena merekalah yang memahami kondisi masyarakat dan para pihak mana saja yang perlu dikutsertakan”. tegas hasanuddin. (es)

Berita ini 7 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

PLTP Sorik Merapi 240 MW Beroperasi April 2018

Berita

Dukung Target 35.000 MW, Hitay Fokus Eksplorasi Pan­asbumi di GSF

Berita

PLN Segera Tambah Kapasitas PLTP Mataloko dan Ulumbu

Berita

Bora, Pemandian Air Panas dengan Pesona Alam yang Hijau

Berita

Air Panasbumi Berikan Harapan Baru untuk Desa Pangi

Berita

Pemerintah Kaji Upaya Ringankan Pengembang Panasbumi

Berita

Perusahaan Italia Eksplorasi Panasbumi Way Ratai Lampung

Berita

Surat Menkeu Sri Mulyani terkait PLN, Bocor ke Publik