Home / Berita

Selasa, 19 September 2017 - 08:49 WIB

Tak Hanya Demo, Medsos dan Mural Jadi Media Penolakan PLTP Baturaden

Lukisan mural yang menolak proyek PLTP Baturaden terpampang di Cilongok (foto: Grup Facebook Save Gunung Slamet)

PABUMNews-Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Baturaden di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, masih diwarnai penolakan warga.

Di antaranya dari Cilongok Bersatu (CIBER) bersama aliansi Selamatkan Slamet (Save Slamet). Minggu (03/9/2017) misalnya, mereka memasang baner, spanduk dan foto di tepi-tepi jalan di Purwokerto secara serentak. Mereka menilai PT. Sejahtera Alam Energi (SAE), pengembang panasbumi Baturaden, kurang transparan.

Seruan Save Slamet diungkapkan juga melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, whats’up dan Instalgram.

Warga khawatir proyek tersebut berdampak buruk untuk warga dan hutan di lereng Slamet, seperti satwa liar yang sering turun ke permukiman karena habitatnya tergangu dengan proyek PLTP Baturaden. Sekarang ini warga sedang merasakan krisis air bersih, terlihat beberapa aliran curug dan sungai mulai menyusut serta keruh.

Gunung Slamet terutama lereng selatan terkenal dengan keberadaan air terjun atau curugnya (37 curug) yang menjadi pensuplai air ke sungai-sungai hingga menuju jantung kota. Mereka menyatakan, sumber-sumber air itu berpotensi kering akibat pembabatan hutan lindung di Gunung Slamet.

Kini aksi penolakan terhadap proyek PLTP Baturaden pun muncul lewat lukisan mural. Di sejumlah ruas jalan desa dan kota, tembok bangunan hingga jembatan-jembatan di lereng selatan Slamet yang termasuk wilayah Banyumas terdapat lukisan-lukisan tersebut.

Baca Juga  Prijandaru Effendi, antara Government Drilling dan Keterlibatan Swasta

Panji Mulkillah, anggota Tim Riset Aliansi Selamatkan Slamet, mengatakan, kemunculan media itu merupakan ungkapan hati masyarakat yang merasa aspirasinya terabaikan.

“Spanduk paling banyak muncul di Kecamatan Cilongok karena memang wilayah itu paling terdampak,” katanya, Senin (11/9/2017).

Panji menyayangkan minimnya sosialisasi oleh pelaksana proyek PLTP. Padahal mereka mengklaim telah mengantongi izin eksplorasi sejak 2011.

Sosialisasi baru gencar dilakukan pada 2017 semenjak permasalahan akibat dampak tahapan pembangunan mencuat, seperti keruhnya mata air sungai Prukut Cilongok.

 

Ubah pola sosialisasi

Menjawab aksi penolakan yang diungkapkan warga dengan berbagai cara, Community Relation PT SAE, Riyanto Yusuf, mengatakan, perusahaannya sudah berulang kali menggelar sosialisasi mengenai perkembangan maupun dampak yang timbul kepada masyarakat di sekitar kawasan terdampak.

Namun, dia menyadari sebagian masyarakat masih belum puas terhadap hasil sosialisasi.Karena itu, PT SAE akan mengubah pola sosialisasi dari bersifat resmi menjadi lebih santai untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Mungkin pola komunikasi dengan warga agak diubah menjadi lebih santai,” jelas Riyanto.

Baca Juga  Direktur Panasbumi Paparkan Sejumlah Tantangan Pengembangan EBT

Sementara itu, Direktur PT SAE, Bregas Rochadi, menjelaskan, adanya penolakan warga maupun LSM terhadap PLTP, hanya masalah pemahaman saja. Warga menyangka proyek PLTP akan merusak lingkungan seperti pertambangan.

“Pelan-pelan kami juga aka nmengedukasi warga dan sosialisasi, dengan menggandeng perguruan tinggi setempat, bahwa panasbumi ini merupakan energi yang paling ramah lingkungan,” jelas Bregas.

Ia menandaskan, pihaknya bertanggung jawab atas setiap dampak negatif yang timbul karena aktivitas proyek. Dia mencontohkan, saat aliran sungai Prukut keruh karena aktivitas pembukaan lahan PT SAE, pihaknya langsung menghentikan pekerjaan selama 3 bulan.

Menurutnya, pada awal pembukaan jalan dan wellpad untuk pengeboran sumur panasbumi, di saat hujan lebat sebagian material tanah terbawa ke hilir sungai yang mengakibatkan kekeruhan. Namun, kekeruhan air sungai tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik oleh PT SAE.

“Selama periode itu, PT SAE memperbaiki metode pekerjaan, menyalurkan air bersih ke warga, serta membuka posko aduan. Selain itu, kami melakukan pemantauan air setiap hari untuk mengukur tingkat kekeruhan air,” ungkapnya.

Bregas menjelaskan, dari total lahan 448.28, pihaknya hanya membuka hutan 45 hektar. Pembukaan lahan tersebut harus melalui pertimbangan matang untuk menghindari potensi kerugian. (ES)

Berita ini 57 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

ITB Gelar Lokakarya Panasbumi ke-9

Berita

Hingga 2022 Tak Ada Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi, Ini Alasannya

Berita

Indonesia Kini Negara Terbesar Kedua dalam Panasbumi

Berita

Pemerintah Tawari PLN Pengembangan Panasbumi 160 MW di Enam WKP
PGE Pulihkan Lahan Kritis

Berita

PGE Bantu Pemulihan Lahan Kritis Tasikmalaya

Berita

PLTP Muara Laboh Pembangkit Panasbumi Pertama di Sumatera Barat Diresmikan

Berita

Pergantian Operator PLTP Darajat-Salak (Bagian 4)

Berita

Tiga WKP Panasbumi Siap Diberikan ke Perusahaan Baru Bentukan PLN