Home / Berita

Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:57 WIB

Terkait Baturraden, Gubernur Jateng Sarankan Aktivis Lingkungan Diajak Bicara

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah (sumber foto: masganjar.id)

PABUMNews – Terkait penolakan sejumlah masyarakat terhadap proyek pembangunan Pembangkit LitrikTenaga Panasbumi (PLTP) Baturraden di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyarankan agar semua pihak yang menolak termasuk para aktivis lingkungan diajak bicara.

Ganjar menegaskan, panasbumi merupakan salah satu energi yang bersih untuk kebutuhan pembangkit listrik sehingga masyarakat perlu mendapatkan penjelasan manfaatnya dan kelebihan energi panasbumi dari energi lainnya.

“Ajaklah bicara mereka yang menolak termasuk aktivis lingkungan. Lingkungan paling bersih apa sih? Apa kita sudah mau ke nuklir, aktivis lingkungannya diajak ngobrol dong,” katanya kepada wartawan usai Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia Tingkat Jawa Tengah di Kebun Raya Baturraden, Kabupaten Banyumas, Rabu (16/8/2017).

Menurut Ganjar, panasbumi merupakan potensi energi yang sangat besar yang dimiliki Indonesia sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran mayarakat. Ganjar merasa yakin, sebagian besar masyarakat akan menolak jika pemerintah mencanangkan penggunaan energi nuklir.

Baca Juga  Alimin Ginting Usulkan 27 November Ditetapkan sebagai Hari Panasbumi Indonesia

“Bahkan, penggunaan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang juga diprotes,” katanya.

Ganjar menceritakan kejadian saat dirinya dipanggil Presiden Jokowi untuk membicarakan pembangunan strategis di Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan agar ekonomi energi dunia harus pindah ke green energy (energy hijau). “Ibu Sri Mulyani mencontohkan green energy itu adalah panasbumi di Islandia,” katanya.

“Jadi sekarang bukan cabut-tidak cabut soal izin Baturraden. Kita butuh energi dan kita punya, mau kita gunakan atau enggak,” katanya.

Secara terpisah Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Didi Rudwiyanto, mengatakan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi, usaha pertambangan dan panasbumi dipisahkan setelah sekian lama digabung.

Baca Juga  Menteri ESDM Resmikan 10 Pembangkit, di Antaranya Pembangkit Panas Bumi Muara Laboh

Pemisahan tersebut, lanjutnya, dilakukan karena kawasan hutan lindung tidak mungkin untuk pertambangan.

“Panasbumi seperti ketel, ada air masuk, batunya panas karena terkena magma dan jadi uap, yang diambil uapnya. Jadi, jangan khawatir kawasan Guci (Tegal) dan Baturraden akan kehilangan air karena yang diambil uapnya,” katanya.

Ia mengakui masyarakat trauma dengan Lapindo. Namun tegasnya, pembangunan PLTP Baturraden tidak seperti pengeboran Lapindo.

“Yang dicari bukan minyak, bukan gas. Ini yang dicari uap di batuan beku di kedalaman 2.500-3.000 meter yang ada uap panasnya dan pengeborannya bisa dilakukan dengan posisi miring. Itu di undang-undang diizinkan di hutan lindung dengan luasan yang ditentukan,” katanya. (Arry)

Berita ini 32 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Berlimpah, Air Panas Bumi di Padang Cermin Lampung Muncul di Kebun hingga Permukiman

Berita

Air Panasbumi Ciremai, Hangatkan Kesejukan Lembah Cilengkrang

Berita

Presiden Jokowi Tetapkan Bonus Produksi Bagi Daerah Penghasil Panasbumi
Dirut Pertamina Wacanakan Kembali Cost Recovery

Berita

Dirut Pertamina Wacanakan Kembali Cost Recovery, Ini Tanggapan ADPPI

Berita

Inilah Sebaran PLTP yang Telah Berproduksi di Indonesia

Berita

Listrik EBT Merata dan Terjangkau, Prioritas Pemerintah

Berita

Pertamina di COP28 Dubai: Panasbumi Energi Terbarukan Paling Potensial untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Berita

Pengembangan Panasbumi Terkendala Harga Jual Listrik dari PLTP