Home / Berita

Jumat, 24 November 2017 - 08:13 WIB

WKP dan IPB PLTP Darajat-Salak Milik Siapa?

Sekilas PLTP Darajat-Salak

PABUMNews –Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Darajat (270 MW) dan Salak (377 MW), Jawa Barat adalah pembangkit listrik generasi pertama pengusahaan panasbumi di Indonesia.

Pembangkit ini merupakan bagian dari Skema Kontrak Operasi Bersama, atau Joint Operation Contract (KOB/JOC), di mana Pertamina sebagai manajemen dan kontraktor sebagai pelaksana operasi dengan mendapatkan hak bagian dari hasil penjualan energi/listrik, atau Skema Bagi Hasil.

Skema ini didasarkan atas Keppres Nomor 22 Tahun 1981 dan Keppres Nomor 45 Tahun 1991 dimana pemerintah memberikan Kuasa Pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panasbumi untuk pembangkitan energi kepada Pertamina di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Nomor 14 Tahun 2013, Nomor 33/PMK.06/2013 dan Nomor PER-01/MBU/2013 tentang Status Kepemilikan Aset Panasbumi Yang Berasal dari KOB/JOC disebutkan bahwa asset tersebut milik PT Pertamina (Persero). Peraturan bersama tiga menteri tadi menetapkan bahwa Pertamina sebagai Pemegang Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) dan Penanggungjawab Manajemen, sementara kontraktor sebagai operator yang mempunyai hak mengelola lapang panasbumi.

Pada pertengahan tahun 2016, Kontraktor Pelaksana Operasi (Chevron Gunung Salak Ltd dan Chevron Geothermal Indonesia Ltd) memutuskan mundur sebagai operator lapang panasbumi di PLTP G. Salak dan PLTP Darajat. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, Chevron Corporation mengumumkan penjualan aset Gunung Salak dan Darajat kepada Konsorsium Star Energy.

Baca Juga  Awali 2020, Geo Dipa Raih Dua Penghargaan PROPER

Pada tanggal 31 Maret 2017 Konsorsium Star Energy telah menyelesaikan pembelian
dengan nilai transaksi sekitar US$ 1,98 Miliar.

Konsorsium terdiri atas Star Energy Group Holdings, Star Energy Geothermal, AC Energy (Ayala Group di Filipina), dan EGCO dari Thailand. Star Energy adalah perusahaan terafilisasi PT Barito Pacific Tbk.

Group Star Energy menguasai 68,31 persen saham konsorsium, sementara AC Energy 19,3 persen, dan EGCO 11,89 persen.

Executive Vice President, Upstream, Chevron Corporation Jay Johnson mengatakan, Chevron menuntaskan perjanjian jual beli PLTP di Filipina dan Indonesia dengan Konsorsium Star Energy pada 31 Maret dan dimasukkan ke dalam kinerja perusahaan pada kuartal I-2017.

WKP dan IPB PLTP Darajat-Salak Milik Siapa?

Berkaitan dengan hal ini, Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) berpendapat bahwa pedoman dan tata cara proses pergantian Operator PLTP Darajat dan Salak yang dilakukan Chevron Corporation melalui mekanisme lelang Aset/Hak Kelola telah keluar dari skema KOB/JOC dan tidak mempunyai dasar hukum.

Ketua Umum ADPPI, Hasanuddin, menandaskan, hingga kini belum ada pedoman mengenai prosedur dan tata cara pergantian operator sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor. 22 Tahun 1981.

“Keputusan Chevron Corporation mundur sebagai operator PLTP Darajat dan PLTP G. Salak harusnya ditindaklanjuti dengan Penyerahan Lapangan Panasbumi PLTP Darajat dan PLTP G. Salak kepada Pertamina (PGE), yang dilanjutkan dengan pembicaraan Business to Business (B to B) antara Pertamina (PGE) dan Chevron Corporation (CGI Ltd-CGS Ltd) dengan difasilitasi pihak pemerintah selaku pemberi Kuasa Pengusahaan,” kata Hasanuddin.

Baca Juga  Selama Ramadhan, Ada Takjil Gratis di Pemandian Air Panas Sari Ater

Sebagai akibat belum diatur mengenai tata cara pergantian operator, maka berdampak pada Status Asset, Energy Sales Contract (ESC), Perpajakan dan pertanggungjawaban Pemilik Asset Lapang Panasbumi dan manajemen dalam hal ini Pertamina (Pertamina Geothermal Energy/PGE) kepada pemerintah.

Menurut Hasanuddin, lebih lanjut hal ini akan berdampak pada status kepemilikan WKP dan Izin Panasbumi (IPB), sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 dan 79, Undang-undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panasbumi. Dimana disebutkan bahwa: “KOB/JOC berlaku sampai dengan 30 (tigab puluh) tahun ke depan terhitung sejak diundangkannya UU No. 27 Tahun 2014, dan berlaku sampai berakhirnya masa kontrak”.

Semua izin usaha pertambangan Panas Bumi yang telah ada wajib disesuaikan menjadi Izin Panas Bumi (IPB).

“Dengan adanya UU ini dan pergantian operator tentu berimplikasi terhadap status siapa Pemilik WKP dan Pemegang Izin Panasbumi atau IPB,” kata Hasanuddin.

Oleh sebab itu, saatnya pihak terkait, dalam hal ini Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan DPR RI mempertegas status kepemilikan asset negara tersebut.

“Sehingga ada kepastian dari sisi negara, dan operator baru PLTP Darajat-Salak,” ujar Hasanuddin. (ES)

Berita ini 124 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita

Ratusan Ribu Barel Minyak Tetap Harus Dibakar Jika Target Panasbumi Tak Tercapai

Berita

Air Panas Sumur, Wahana Wisata Baru di Garut Utara

Berita

Dukung Pemanfaatan Energi Bersih Panasbumi, Dua Kegiatan Ini Jadi Prioritas BPPT

Berita

Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tak Berikan Kemudahan Berusaha dan Kepastian Hukum Pengusahaan Panasbumi

Berita

PGE Rayakan 35 Tahun Panasbumi Kamojang

Berita

Panasbumi dan Konservasi Elang Kamojang

Berita

Listrik di Sumbar, Hitungan Surplus Namun Banyak Daerah Kekurangan

Berita

Warga Sarulla Surati Presiden Memohon Listrik Gratis